 |
| Foto istimewa |
MEDIAWARTA.NET, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin merespons langsung empat tuntutan utama yang disampaikan organisasi masyarakat Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) dalam audiensi di Kantor Gubernur Kalsel, Kamis (17/4/2025). Pertemuan itu digelar usai aksi damai yang digelar SAKUTU di DPRD Kalsel pada hari yang sama.
Empat isu utama yang dibahas meliputi aktivitas angkutan tambang batu bara yang melintasi jalan umum, rencana pembangunan Stadion Internasional di Km 17 Gambut, percepatan proyek jalan bypass Martapura–Tanjung, serta evaluasi terhadap kinerja SKPD dan BUMD yang dianggap tidak profesional.
Gubernur Muhidin menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan. Menurutnya, keberadaan angkutan tambang di jalan negara telah menimbulkan keresahan warga dan merusak infrastruktur. Ia menegaskan bahwa koordinasi intensif bersama Polda Kalsel terus dilakukan guna memperketat pengawasan dan penegakan aturan.
“Kita akan pastikan ada tindakan nyata terhadap pelanggaran angkutan tambang. Ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” kata Muhidin.
Terkait pembangunan stadion internasional, Gubernur menjelaskan bahwa proyek tersebut bersifat jangka menengah dan masih dalam tahap perencanaan. Ia menyebut stadion itu dibutuhkan untuk mendukung kegiatan olahraga berskala besar dan menjadi ikon baru bagi Banua.
Sementara itu, untuk pembangunan jalan bypass Martapura–Tanjung, Gubernur menyatakan proyek ini termasuk dalam agenda prioritas Pemprov Kalsel. Ia juga menyebut proyek jembatan Batulicin–Kotabaru kini didukung dana pusat sebesar Rp 1,5 triliun sebagai bukti keseriusan pemerintah memperkuat infrastruktur.
Menanggapi tuntutan evaluasi terhadap SKPD dan BUMD, Muhidin menyatakan keterbukaan terhadap kritik. Ia berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lembaga yang kinerjanya tidak optimal.
“Kita ingin birokrasi yang responsif, profesional, dan hadir untuk masyarakat,” ujarnya.
Audiensi dihadiri oleh 15 perwakilan SAKUTU dan berlangsung di ruang rapat Kantor Gubernur, dengan didampingi jajaran Forkopimda, antara lain Kapolda Kalsel, Kabinda, Danrem 101/Antasari, dan Kepala OJK Kalsel.
Koordinator SAKUTU, Aliansyah, mengungkapkan apresiasi atas kesediaan Gubernur menyambut dan mendengarkan langsung aspirasi mereka. Ia menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukan untuk kepentingan golongan, melainkan demi perbaikan dan kemajuan Kalimantan Selatan.
“Kami harap Pemprov dan Forkopimda menindaklanjuti ini secara serius dan konkret,” ujarnya.
SAKUTU sebelumnya telah menyampaikan tuntutan yang sama kepada DPRD Kalsel dalam unjuk rasa yang berlangsung tertib dan damai. Usai orasi, massa diterima secara resmi untuk berdialog dengan para pemangku kebijakan di Gedung B "Rumah Banjar".
Redaksi