 |
| Ilustrasi |
MEDIAWARTA.NET, Banjarmasin - Kegiatan "Bakti Kesehatan Untuk Negeri Polri Presisi" yang di laksanakan jajaran Polda Kalsel di Gedung General Building Lecture Theater Lambung Mangkurat University Banjarmasin pada Senin (02/10/2023) menimbulkan kontroversi.
Acara yang dihadiri Wakapolri Komjen Agus Andrianto SH. MH serta Kapolda Kalsel Irjen Pol. Andi Rian Djajadi S.I.K beserta Forkopimda di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menimbulkan kekecewaan bagi beberapa awak media yang ingin melakukan peliputan.
Beberapa media online dilaporkan tidak dapat meliput atau mencari berita karena hanya media yang sudah terdaftar dan diundang oleh bagian Humas Polda Kalsel yang diberikan ID card yang boleh meliput kegiatan tersebut.
Hal ini terbukti saat rekan rekan media menanyakan dan meminta id card ke salah satu oknum humas yang menangani para wartawan terkait acara bakti kesehatan tersebut.
Seperti yang disampaikan oleh salah satu oknum dari bagian Humas atau panitia pelaksana bahwa yang berhak dapat kartu ID Card hanya orang yang sudah tercatat namanya di Humas, ini menjadi pertanyaan apakah wartawan yang tugasnya mencari pemberitaan tidak boleh meliput
Salah satu anggota panitia menjelaskan, "ID card ini hanya untuk yang sudah terdaftar di list," dengan nada yang dianggap tidak ramah oleh awak media yang hadir.
Kekecewaan para wartawan menjadi sangat nyata, karena mereka merasa ada tindakan diskriminasi terhadap mereka dalam acara tersebut.
Upik, salah satu perwakilan dari media online KalselHit.com, menyatakan kekecewaannya, mengingat peliputan dan penyiaran berita adalah hak yang dijamin oleh UU Pers yang berlaku. "Kami merasa dibatasi, hanya media yang tercatat yang diizinkan untuk meliput atau mencari berita," ucapnya.
Pendapat serupa disampaikan oleh Yusi dari NKRI Post, yang mengatakan bahwa tugas wartawan adalah mencari berita, dan diskriminasi dengan pemberian ID card tersebut menjadi kendala,
"Ternyata masih ada diskriminasi terhadap wartawan, tugas wartawan adalah mencari berita, mengapa hanya ID card yang menjadi syarat?" katanya.
Ketua Sekber Wartawan Indonesia Banjarmasin Sugianoor S.E juga sangat mengecam keras pada tindakan oknum DN itu iya mengatakan, kita sebagai Jurnalis itu berhak memberitakan, akan tetapi oknum DN tersebut sangat cetus kepada media.
"Saya minta secepatnya diluruskan permasalahan ini, oknum DN tersebut terlalu mencoreng marwah profesi Jurnalis, profesi yang sangat mulia, tanpa ada nya media masyarakat awam tidak tahu," ungkapnya geram
Seandainya DN ini pegawai Honor polda atau PNS Polda Kalsel, kalo masih Honor tolong di berhentikan kalo PNS tolong di Pindahkan biar tidak bikin gaduh.karna penyampaian dari oknum tersebut jurnalis yang di sebut Pasukan Bodrex ini sangat mengecewakan tuturnya
" Marwah jurnalis telah di nodai karna salah satu oknum DN, saya minta kebijaksan dari intasinya Polri untuk melakukan tindakan yang sewajarnya, karna telah menghina profesi kami," geramnya
Lebih parahnya lagi salah satu oknum mengatakan bahwa ada pasukan bodrek yang di undang Pak Budi (salah satu bagian humas di polda kalsel) menyampaikan ke Kabid Humas Polda Kalsel. Ini adalah satu penghinaan yang luar biasa terhadap profesi wartawan.
Padahal salah satu media yang di sebut pasukan bodrek oleh oknum humas Polda Kalsel tersebut Pemiliknya adalah Ahli Pers Muhammad Risanta
Kedatangan Wakapolri sebenarnya diharapkan menjadi momen positif untuk memajukan Polri yang Presisi, namun sayangnya insiden ini telah menciptakan sorotan negatif dalam acara tersebut.seakan ada sekat yang memisahkan antara wartawan yang sudah terdaftar dengan pasukan yang di sebut Istilah Bodrek oleh salah satu oknum humas yang bertugas di Polda Kalsel. ( tim)