MEDIAWARTA.NET, AMUNTAI -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) gelar Reses dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di masing-masing konstituennya sebagai bukti nyata pelaksanaan tugasnya selaku wakil rakyat.
Tak terkecuali juga Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Dr. (HC) H. Supian HK, S.H., M.H., politisi senior asal partai Golkar tersebut melaui kegiatan Reses bertandang ke sejumlah wilayah di dapilnya untuk menyapa dan berdiskusi secara langsung bersama para warga.
Sebagai wakil rakyat yang mewakili Dapil 5 yaitu Kabupaten HSU, Balangan dan Tabalong, menurutnya, ia berkewajiban untuk turun langsung ke lapangan secara intens melihat dan menjaring aspirasi para warga yang telah memilihnya sehingga dapat duduk di legislatif.
Pada kesempatan kali ini, putra daerah asli Hulu Sungai Utara (HSU) ini menyoroti aliran sungai disepanjang kecamatan Babirik dan kecamatan Danau Panggang yang telah ditutupi oleh tumbuhan air yang mengapung disepanjang sungai salah satunya adalah Ecing Gondok yang biasa disebut warga setempat llung. Akibatnya menghambat arus lalu lintas transfortasi air bagi warga yang melakjukan kegiatan ekonomi selama ini.
Salah satunya ia mendatangi desa Parupukan yang ada di Kecamatan Babirik pada (13/22) siang. Menurutnya, perlu ada perhatian khusus oleh pemerintah, agar dapat sesegera mungkin untuk mengatasi hal tersebut dengan membuat kanal-kanal untuk mencegah tumbuhnya iceng gondok sehingga debit air kembali normal dan dapat dirasakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Kita akan sampaikan kepada Dinas terkait segera untuk merapikan bentuk sungai, memperlebar kembali badan sungai dan mengeruk kedalaman sungai agar kapasitas daya tampung sungai serta debit arus sungai ideal," ujarnya.
"Selain itu, saya juga melihat langsung di sini masih banyak lahan pertanian yang tidak tergarap, perikanan, beberapa buah tiang listrik PLN yang mengganggu lalu lintas pengguna jalan, pengangguran, dan jalan-jalan yang rusak" ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, ke depan ia akan berupaya bersama pemerintah dan dinas terkait untuk mengevaluasi dan melakukan pembangunan sebagai mana mestinya," pungkasnya. (humasdprd/tim)