MEDIAWARTA.NET, BANJARMASIN - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan, HM Luthfi Saifuddin S.Sos, menyoroti Surat Keputusan tentang Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2022 tak kunjung dikeluarkan. Hingga pertengahan bulan Februari 2022 ini.
Anggota DPRD Provinsi Kalsel daerah pemilihan (Dapil) Kota Banjarmasin ini menjadi kekhawatiran dan keprihatinan yang cukup besar bagi Komisi IV DPRD Kalsel, karena APBD Kalsel 2022 belum dapat berjalan yang dapat menimbulkan akibat stagnannya pembangunan di Kalsel, Selasa (15/2/22).
Padahal kata Luthfi, sementara selama 2 bulan ini seluruh SKPD atau Kantor Dinas Provinsi harus terus bekerja dengan menggunakan dana talangan yang didapat dari berbagai sumber, bahkan untuk membayar PDAM dan PLN sekalipun.
Hal ini menurut Luthfi tidak terlepas keterlambatan ini juga dapat mengganggu kegiatan operasional belajar mengajar di sekolah, gaji honorer dan lain-lain.
Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, setelah DPA keluarpun memerlukan waktu persiapan, tidak serta merta APBD 2022 dapat digunakan, masih memerlukan proses dalam tata kelola anggaran.
Bila sampai Februari belum ada kegiatan dan hingga bulan Maret SK DPA baru keluar, berarti persiapan yang diperlukan tersebut kemungkinan pada bulan April yang mana umat muslim memasuki bulan puasa Ramadhan, artinya pembangunan Kalsel diperkirakan pada bulan Mei baru normal, sungguh sangat terlambat dan menghambat Pembangunan di Kalsel tentunya, sesal Luthfi.
Komisi IV DPRD Kalsel berharap masalah keterlambatan proses tata kelola keuangan daerah di kalsel ini dapat dipercepat, harap Luthfi. (mediawarta.net/jk)